Jakarta (KABARIN) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak mengalami kenaikan dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ada namanya SPHP. Itu beras untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus," kata Amran di Jakarta, Jumat.
Program beras SPHP tetap dijalankan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sama seperti sebelumnya. Pemerintah juga mempertahankan batas pembelian maksimal 25 kilogram per konsumen, atau setara lima kemasan 5 kg, guna mencegah praktik penimbunan dan penjualan ulang.
Menurut Amran, pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga fungsi SPHP sebagai instrumen penyeimbang harga di pasar, sekaligus menghindari praktik pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
"Ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah supaya jadi penyeimbang. Jadi ini pasti menurunkan harga. Kalau tidak dibatasi (bisa) diborong 1 truk, (lalu) dijual kembali," ujarnya.
Realisasi penyaluran beras SPHP sepanjang 2026 menunjukkan tren positif. Pada Maret tercatat sebanyak 70,01 ribu ton, sementara hingga 23 April telah mencapai 69,85 ribu ton atau hampir menyamai realisasi bulan sebelumnya.
Untuk mengatasi keterbatasan kemasan, pemerintah bersama Perum Bulog membahas pemanfaatan kemasan lama dari stok 2023–2025 sebanyak 12,3 juta lembar, dengan tetap memastikan kesesuaian informasi produk dan pengawasan ketat.
Amran juga menanggapi pandangan pengamat komunikasi publik Hendri Satrio yang menilai pembatasan pembelian dapat menimbulkan persepsi negatif terkait ketersediaan beras. Ia menegaskan kebijakan tersebut semata untuk mencegah penyalahgunaan, bukan karena keterbatasan stok.
Ketentuan pembelian maksimal ini diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026. Selain kemasan 5 kg, tersedia juga kemasan 2 kg dengan batas pembelian maksimal dua kemasan. Beras SPHP yang dibeli dilarang untuk dijual kembali karena mengandung subsidi negara.
Target distribusi beras SPHP pada 2026 mencapai 828 ribu ton dengan dukungan anggaran Rp4,97 triliun. Bulog diminta memprioritaskan penyaluran ke daerah non-sentra produksi dan wilayah yang tidak sedang mengalami panen raya.
Lebih lanjut, Amran memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton, sehingga kondisi pasokan dinilai aman.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi beras juga menunjukkan tren stabil dan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada 2026, inflasi bulanan tertinggi tercatat hanya 0,65 persen pada Maret.
Adapun harga beras SPHP ditetapkan Rp12.500 per kilogram untuk zona 1, Rp13.100 per kilogram untuk zona 2, dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026